weplaywordgames – , Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengeluarkan instruksi penting kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaannya. Instruksi tersebut melarang adanya perubahan struktur kepengurusan selama penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Arahan tegas ini tertuang dalam Surat Kepala Badan Pelaksana Danantara dengan Nomor: S-049/DI-BP/VI/2025, yang diterbitkan pada Senin, 23 Juni 2025. Surat tersebut secara spesifik mengatur mengenai Pelaksanaan RUPST pada BUMN, Anak Perusahaan (AP), dan Cucu Perusahaan (CP) BUMN.
“Seluruh BUMN, AP, dan CP tidak diperkenankan melakukan agenda perubahan pengurus dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan sampai adanya evaluasi secara menyeluruh oleh BPI Danantara atau DAM (PT Danantara Asset Management (Persero)),” demikian ditegaskan oleh Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, dalam surat resminya. Kebijakan ini menekankan penangguhan perubahan manajemen hingga evaluasi komprehensif oleh pihak BPI Danantara atau entitas operasionalnya, DAM, selesai dilakukan.
Danantara menjelaskan bahwa larangan perubahan pengurus ini berkaitan erat dengan rampungnya proses inbreng saham BUMN ke dalam entitas holding operasional Danantara, yaitu PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM. Proses inbreng ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2025 tertanggal 21 Maret 2025, yang menempatkan DAM sebagai pemilik sah saham seri B dan seri C dari berbagai BUMN.
Sejalan dengan perintah tersebut, dan dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Danantara juga mengimbau seluruh BUMN yang belum menuntaskan RUPST untuk segera melaksanakannya. Batas waktu pelaksanaan RUPST ditetapkan selambat-lambatnya pada Senin, 30 Juni 2025, dengan tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun 52 BUMN yang kini berada di bawah arahan Danantara dan dilarang melakukan perubahan susunan kepengurusan meliputi:
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
- PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
- PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
- PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
- PT Amarta Karya (Persero).
- PT Asabri (Persero)
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
- PT Barata Indonesia (Persero).
- PT Bio Farma (Persero).
- PT Boma Bisma Indra (Persero).
- PT Brantas Abipraya (Persero).
- PT Danareksa (Persero).
- PT Djakarta Lloyd (Persero).
- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- PT Hutama Karya (Persero).
- PT Indah Karya (Persero).
- PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
- PT Industri Kereta Api (Persero).
- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- PT Len Industri (Persero).
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero).
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP.
- PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero).
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN.
- PT Pertamina (Persero).
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
- PT Pos Indonesia (Persero).
- PT Primissima (Persero).
- PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN.
- PT Pupuk Indonesia (Persero).
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- PT Semen Kupang (Persero).
- PT Taspen (Persero).
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom.
- PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.
Pilihan Editor: Danantara Menunda RUPS BUMN. Apa Risikonya?