Adik Luhut Jadi Dubes Jepang? Fokus Hilirisasi Energi Saat Uji Kelayakan

Jakarta – Nurmala Kartini Sjahrir, adik kandung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai kandidat Duta Besar Indonesia untuk Jepang pada hari ini. Nurmala menjadi salah satu nama yang mengikuti sesi uji tersebut pada pagi hari, yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

Usai menjalani proses tersebut, Nurmala terlihat keluar dari ruang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekitar pukul 13.00 WIB. Dengan senyum optimis, ia mengungkapkan bahwa seluruh proses pengujian berjalan lancar dan memuaskan. “Tadi saya ditanya mengenai fit and proper test. Baik-baik saja semuanya bagus,” tuturnya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Dalam pemaparannya di hadapan anggota DPR, Nurmala menjelaskan secara rinci strateginya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Berbagai sektor krusial menjadi fokus pembahasannya, termasuk peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, kesehatan, hingga upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Negeri Sakura. Nurmala sendiri merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Argentina, membawa pengalaman diplomasi yang kaya.

Aspek penting lain yang disoroti Nurmala adalah potensi besar hilirisasi energi. Ia menekankan perlunya melihat energi terbarukan Indonesia sebagai bagian dari program hilirisasi nasional. “Terutama kita harus lihat energi terbarukan kita kan ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini adalah suatu negara yang maju baik teknologinya maupun di dalam segala hal,” ujar mantan penasihat perubahan iklim di Kemenko Maritim dan Investasi tersebut, menyoroti peran strategis Jepang dalam pengembangan teknologi.

Melihat kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, Nurmala berharap agar kedua negara dapat lebih meningkatkan kolaborasi di sektor hilirisasi energi. Ia juga mengingatkan sejarah panjang hubungan bilateral yang telah terjalin. “Jangan lupa kita sudah kerja sama 67 tahun loh dengan Jepang dari tahun 1958,” imbuhnya, menegaskan fondasi kuat kemitraan antara Indonesia dan Jepang.

Selain itu, Nurmala juga menyatakan optimisme tinggi terkait keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia dalam aspek ketenagakerjaan melalui kemitraan dengan Jepang. Ia mengamati bahwa Jepang menunjukkan perhatian besar dengan membuka dan memperluas akses bagi tenaga kerja asal Indonesia. “Sekarang dalam kerja sama kita dengan Jepang jauh lebih terbuka, lebih fleksibel sehingga akan memudahkan kita untuk mendapatkan alih teknologi dan meningkatkan keterampilan SDM,” terang Nurmala, melihat ini sebagai peluang emas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.

Agenda uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar ini bukanlah yang pertama bagi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dimulai hari ini, Komisi I secara serentak melaksanakan uji terhadap total 24 kandidat duta besar yang akan ditempatkan di berbagai negara sahabat serta perwakilan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Proses seleksi krusial ini dirancang dalam empat sesi yang tersebar selama dua hari penuh.

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menjelaskan lebih lanjut mengenai jadwal uji ini. Ia menyebutkan bahwa pada hari pertama, total 12 calon duta besar dijadwalkan untuk diuji. “Hari ini enam (dubes pada sesi satu), ditambah enam (dubes pada sesi dua), jadi 12 (dubes),” kata Utut saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Utut merincikan, sesi pertama uji dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB. Komisi I DPR kemudian akan mengambil jeda selama satu jam sebelum melanjutkan ke sesi kedua. Sesi kedua dijadwalkan berlangsung dari pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB. “Besoknya juga demikian,” pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut, mengindikasikan jadwal serupa untuk hari kedua.

Ditemui di lokasi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR, Budi Djiwandono, menjelaskan fokus utama agenda uji kelayakan ini. Menurutnya, Komisi I berupaya mendengarkan dan memahami secara mendalam pemahaman setiap calon duta besar mengenai politik luar negeri Indonesia. Selain itu, DPR juga akan menggali bagaimana pengalaman berharga yang dimiliki para calon dubes dapat dijadikan modal kuat dalam merumuskan strategi diplomasi yang efektif untuk tugas di jabatan mendatang.

Budi menambahkan, setelah seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan secara tertutup rampung, Komisi I DPR akan segera menggelar rapat internal. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan serta memberikan rekomendasi final kepada pimpinan DPR terkait kelayakan para kandidat. “Komisi I akan rapat internal lagi, untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi kepada pimpinan DPR,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Sabtu.