Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas baru-baru ini melayangkan kecaman pedas terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang secara kontroversial menyangkal adanya bukti kekerasan seksual dalam tragedi kelam Peristiwa Mei 1998. Pernyataan itu sontak memicu gelombang protes keras, dinilai sebagai upaya terang-terangan untuk mengaburkan fakta sejarah dan melecehkan perjuangan para korban.
Sebelumnya, pernyataan yang memicu kontroversi ini disampaikan Fadli Zon dalam sebuah wawancara di kanal YouTube pada 10 Juni 2025. Ia berdalih bahwa kekerasan seksual Mei 1998 hanyalah rumor belaka dan tidak tercatat dalam sejarah resmi, sebuah klaim yang bertolak belakang dengan temuan lembaga independen.
“Pernyataan ini bukan hanya melukai integritas kerja keras Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas HAM, tetapi juga menyakiti hati para penyintas yang dengan berani telah membuka suara untuk kebenaran,” demikian bunyi pernyataan bersama yang dirilis koalisi pada Sabtu (14/6/2025). TGPF sendiri, dalam laporan yang diterbitkan pada tahun 1998, secara gamblang mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota, termasuk insiden perkosaan massal yang menimpa perempuan Tionghoa.
Lebih lanjut, Komnas Perempuan bahkan menegaskan bahwa insiden kekerasan seksual pada masa itu bukan insiden sporadis, melainkan kekerasan yang terjadi secara sistematis dan menargetkan kelompok etnis tertentu, menunjukkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang terencana.
Merespons hal tersebut, koalisi mendesak agar Fadli Zon segera mencabut pernyataannya, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, dan menghentikan segala bentuk revisi sejarah yang bertujuan menghapus fakta pelanggaran HAM. Mereka juga secara tegas menolak penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, mengingat potensi penyalahgunaan wewenang yang bisa merugikan keadilan dan kebenaran sejarah.
“Upaya menghapus fakta sejarah yang tak terbantahkan ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap korban Mei 1998 dan perjuangan mereka yang tak kenal lelah. Pernyataan Fadli Zon mencerminkan agenda sistematis untuk menghapus jejak kelam pelanggaran hak asasi manusia berat di era Orde Baru,” tutup pernyataan koalisi yang sama.
Baca juga:
- Fadli Zon Klaim Pemerkosaan Massal 1998 Tak Ada Buktinya
- Amnesty: Ujaran Fadli Zon soal Pemerkosaan 1998 Tak Kredibel